Upah Makan Siang: Rp. 10.000,-/orang/hari

Pada tau nggak, bahwa ada peraturan baru dari pemerintah (mulai berlaku Januari 2007), bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekarang harus tanda-tangan absen tiap hari utk dapet uang makan siang sebesar sepuluh ribu rupiah? Ini berlaku juga utk lingkungan kerja saya, sebagai dosen di ITB (nevermind about becoming a BHMN, we're all still expected to be PNS).

Setiap hari kami disodori map berisi daftar nama untuk ditanda-tangani. Mau nggak mau, hanya para dosen yg hadir di kampus (or, to be more precise: di kantor Kelompok Keahlian/KK masing2) yang berhak mendapatkan upah makan siang ini. Jadi pada akhir bulan, daftar tanda tangan ini dihitung2, dijumlah2kan, dan para dosen dipersilakan mengantri di kantor fakultas utk mengambil sejumlah uang tsb. Katakanlah dalam sebulan si dosen hadir setiap hari kerja, berarti Rp. 10.000,-/hari x (4 minggu x 5 hari/minggu) = Rp. 200.000,-. Padahal belum tentu dalam sebulan itu si dosen hadir penuh, jadi rata2 jumlah yg diambil adalah sekitar 150-170ribu.

Mind you, uang ini harus diambil sendiri oleh ybs. di bagian keuangan kantor fakultas, tidak boleh dikuasakan, tidak bisa ditransfer ke rekening bank masing2. Tidak boleh diambil secara kolektif oleh pegawai admin KK utk kemudian diserahkan kepada ybs. di ruang KK masing2. Harus diambil pada saat yg ditentukan pada bulan itu juga, sebab bila tidak, akan hangus(!).

Jadi masalahnya di mana?
1. Perihal uang makan itu sendiri. Kalau memang masing2 PNS berhak atas uang makan siang sebesar 10K/hari, kenapa tidak langsung dimasukkan ke gaji saja?
2. Perihal daftar hadir. Apakah hadir setiap hari itu menjamin produktivitas seseorang? Dan hanya para pencil-pusher semacam ini kah yg 'layak' diberi imbalan makan siang?
3. Perihal resiko 'bocor'. Dalam prosedurnya, tentu saja banyak peluang utk melakukan kecurangan. Tanda-tangan? Ah, bisa nitip. Nggak diambil sampai akhir bulan? Berarti jatah hangus - tapi uangnya terus ke mana?
4. Perihal buangan waktu dan limbah. Setiap hari ada lembaran2 kertas A4 (tidak bolak-balik) utk absen dosen. Berapa rim habis utk satu kampus dalam sebulan? Utk sekian ratus instansi di Jawa Barat? Di seluruh Indonesia? Lalu tenaga yg merunut dan menghitung tanda-tangan masing2 PNS.. berapa jam waktu terbuang utk hal remeh-temeh ini?
5. dll, bikin kesel kalau dirunut semua.

Perlu diingat bahwa kebijakan ini berlaku utk PNS di seluruh Indonesia. Bayangkan PNS di sektor2 lain, dengan tingkat yg berbeda2. Bisa2 jatah mereka jadi sasaran empuk oknum2 administrasi dan para personel di lingkungan kerja mereka. Ditipu2, dihalang2i dan dipersulit utk memperoleh haknya - padahal mungkin sekali 10ribu itu adalah sangat berharga bagi mereka.

Bukan berarti saya nggak menghargai uang, seberapapun jumlahnya. Tapi prosedurnya ini sama sekali nggak smart dan sama sekali tidak elegan. OK, coba kita go with the flow. Sekitar dua minggu lalu saya dan dua orang rekan kerja berniat mengambil hak kami utk bulan April. Di bagian keuangan, ada satu map berisi daftar nama para dosen (menurut abjad), di sampingnya terdapat jumlah hari kehadiran masing2, keterangan jumlah uang yg berhak mereka peroleh, dan terakhir adalah kolom tanda-tangan setelah uang diambil.
Ketika tiba giliran saya, terlihat bahwa nama saya, jumlah hari dan uang telah tertera pada map, tapi dicoret habis (pakai pensil!). Menurut mereka, saya belum berhak mendapat jatah makan siang ini karena gaji saya belum 'jalan' (it's true, saya belum juga digaji oleh ITB karena masih harus menunggu SK dari Dinas Pendidikan Nasional utk 'meresmikan pengembalian saya sebagai PNS di ITB').

Tentu saja ada pertanyaan, "Kok dicoret? Siapa yg nyoret?"
Kata mereka, "Dari atas sudah dicoret, Bu"
"Kalau dari atasnya tidak disetujui, mestinya kan namanya juga belum ada, dong? Ini kok tertulis jelas, dengan detail jumlahnya sekaligus?"
"Yah.."
"Uangnya ke mana dong? Masa ditarik lagi?"
"Ya nggak ada, Bu"
Terus terang saya risih dan malas utk mempersoalkan uang segitu. Makanya nggak saya perpanjang lagi, dan bersama rekan2 tadi, keluar dari kantor fakultas dengan penuh tanda-tanya.

Please, people, I have more important things to do and think about. I value my time and thus prefer to not make a fuss over this petty business. I just wish our government makes no more silly -no- stupid regulations!